Eksplorsultra.com – Konsorsium Aktivis Nasional Sulawesi Tenggara (KORAN Sultra) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda perpanjangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Tiran Indonesia. Desakan itu disampaikan dengan alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak operasional perusahaan.
Ketua Umum KORAN Sultra, Aliefcheshar M. Abu, mengatakan pemerintah tidak semestinya menjadikan target produksi sebagai satu-satunya dasar dalam pemberian maupun perpanjangan RKAB. Menurut dia, aspek keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen terhadap program hilirisasi juga harus menjadi pertimbangan.
“RKAB bukan sekadar izin produksi, tetapi bentuk kepercayaan negara kepada perusahaan. Karena itu, perusahaan harus mampu membuktikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk menjamin keselamatan pekerja,” ujar Aliefcheshar.
Ia menyoroti sejumlah pemberitaan mengenai dugaan kecelakaan kerja di area operasional PT Tiran Indonesia di Kabupaten Konawe Utara. Berdasarkan laporan media, dalam kurun kurang dari satu bulan terjadi tiga insiden, yakni dump truck terjun ke jurang, pekerja diduga terjepit kepala dump truck, serta dump truck terbalik dan terbakar di jalur hauling.
Meski demikian, Aliefcheshar menegaskan KORAN Sultra tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum. Menurutnya, rangkaian dugaan insiden tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berjalan sesuai ketentuan.
KORAN Sultra juga menyinggung laporan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) kepada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Sulawesi Tenggara serta Inspektur Tambang. Laporan tersebut memuat dugaan kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan, belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), hingga dugaan belum terbentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Selain isu keselamatan kerja, Aliefcheshar mempertanyakan komitmen PT Tiran Indonesia dalam mendukung program hilirisasi nasional. Ia menilai perusahaan yang memiliki kuota produksi bijih nikel besar seharusnya juga menunjukkan investasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan komitmen hilirisasi dalam evaluasi RKAB agar kebijakan tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri.
Atas dasar itu, KORAN Sultra mendesak Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta Inspektur Tambang melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh sebelum memutuskan perpanjangan RKAB PT Tiran Indonesia.*
